Kebutuhan Banyumas akan “Mission Statement”
(Agropolitan sebagai salah satu alternatif)
Mohon maaf saya tidak tahu bagaimana menampilkan gambar dan tabel
PENDAHULUAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai bagian dari dokumen perencanaan berfungsi memberi arah pembangunan daerah/nasional dalam rentang waktu 5 tahun serta sebagai salah satu landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu RPJM harus mencakup sekaligus mission statement (pencapaian) yang sifatnya normatif namun cukup lugas untuk bisa diterjemahkan dalam program kerja pemerintah daerah secara fleksibel.
Era otonomi daerah merupakan kesempatan besar bagi daerah untuk berkembang pesat sesuai potensi dan keunggulan lokal. Untuk mengolah potensi (ekonomi) yang terkandung menjadi sarana kemakmuran rakyat dibutuhkan kapasitas pemerintah daerah yang inovatif, berani melakukan terobosan dan ber-mindset entrepreneurial government. Dan hal ini selayaknya difasilitasi oleh dokumen perencanaan yang akan memberi arah yang lugas, tegas dan tajam terkait bagaimana arah pembangunan daerah, termasuk didalamnya adalah arah pembangunan ekonomi.
KEBUTUHAN BANYUMAS AKAN “MISSION STATEMENT”
Fungsi sebuah pemerintahan secara umum ada dua yaitu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar (basic need) masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan pangan serta melakukan aktivitas ekonomi untuk kesejahteraan rakyat seperti menciptakan lapangan kerja.
Aktivitas ekonomi yang dijalankan pemerintah tak ubahnya seperti aktivitas bisnis sebuah perusahaan yang membutuhkan fokus dan strategi serta perencanaan yang matang. Fokus tersebut hendaknya tercantum dalam mission statement. Beberapa Negara dan daerah terbukti berhasil ketika menerapkan strategi fokus. Contohnya adalah Gorontalo yang dijadikan sebagai propinsi Jagung, Korea dengan Baja dan India dengan IT.
Membuat sebuah mission statement untuk kabupaten Banyumas membutuhkan kecermatan dalam memilih potensi lokal yang akan dikembangkan. Titik pijak yang bisa dijadikan awalan adalah memperhatikan struktur ekonomi Banyumas saat ini dan beberapa kondisi khusus Banyumas.
Fokus pembangunan ekonomi diimplementasikan dalam strategi khusus. Ada beberapa pendekatan dan strategi yang cukup popular digunakan dalam pembangunan ekonomi, diantaranya adalah :
1. Strategi pengembangan “leading/key industri”.
2. Strategi pusat pertumbuhan dengan pengembangan kawasan industri terpadu.
3. Strategi pengembangan “ancillary industry”
4. Strategi agropolitan dan pertanian terpadu.
STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN BANYUMAS
Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bagian wilayah provinsi Jawa Tengah . Luas wilayah Banyumas adalah 132.759 Ha. Dari luas wilayah tersebut 24,69 % nya merupakan areal persawahan. Secara administratif Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan yang terbagi atas 331 desa/kelurahan.
Banyumas memiliki posisi strategis dalam konstelasi pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah karena beberapa aspek yaitu :
1. Kabupaten Banyumas berada pada persimpangan perhubungan lintas daerah, yakni jalur Jawa Barat – Cilacap, Jawa Barat – DIY, Jawa Barat – pegunungan Dieng dan sekitarnya.
2. Kabupaten Banyumas berada dalam rangkaian situs pariwisata lintas provinsi yakni kawasan Pangandaran, Cilacap dan Banyumas.
3. Dalam struktur kewilayahannasional, Banyumas menjadi salah satu pusat pengembangan kawasan penting di wilayah tengah dan berada di jalur transportasi nasional lintas selatan.
4. Dalam struktur pengembangan regional Jawa Tengah, Banyumas diposisikan sebagai kawasan prioritas dengan arah pengembangan kawasan basis pertanian, kawasan perbatasan antar propinsi, kawasan konservasi ekologis dan perlindungan terhadap bencana alam.
5. Letak Banyumas berdekatan dengan Cilacap sebagai pusat industri di Jawa Tengah bagian selatan.
Struktur perekonomian Banyumas secara umum bisa dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, kontribusi tiap sektor terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan tingkat kesenjangan wilayah. Untuk tahun 2006 PDRB Banyumas atas dasar harga berlaku sekitar 6,4 trilyun rupiah. Nilai pertumbuhan ekonomi Banyumas relatif meningkat selama tiga tahun dari 2003-2006
Persentasi kontribusi tiap sektor dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar PDRB Banyumas berasal dari sektor pertanian kemudian diikuti sektor industri, sektor jasa dan kemudian sektor perdagangan. Namun kontribusi sektor pertanian cenderung menurun tiap tahunnya. Pada trahun 2006 pertumbuhan paling tinggi dimiliki sub sektor Perbankan yakni 12,39 %. Selama empat tahun terakhir, empat sektor yang pertumbuhanya paling tinggi adalah sektor keuangan, sektor listrik, sektor jasa dan sektor bangunan. Tingginya pertumbuhan sektor keuangan menunjukan bahwa perputaran uang di Kabupaten Banyumas meningkat cepat.
Data pendapatan per kapita dapat dilihat dari tabel di bawah ini
Pendapatan per kapita masyarakat Banyumas masih jauh lebih rendah dibanding rata-rata pendapatan per kapita provinsi Jawa Tengah. Rendahnya pendapatan per kapita ini menempatkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas sebesar 44,2 % pada tahun 2006. Sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian sendiri menyerap tenaga kerja sebesar 32,33 % dari totl penduduk Banyumas. Indeks gini Kabupaten Banyumas tahun 2005 adalah 0,43, hal ini mengisyaratkan tingkat kesenjangan di Banyumas relatif sedang.
Pertanian di kabupaten Banyumas terdiri dari sub sektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Nilai tambah masing-masing sub sektor ini pada tahun 2005 dan 2006 adalah
Pengembangan Banyumas sebagai kawasan Agropolitan salah satunya tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati Banyumas nomor 41 tahun 2006 tentang Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas tahun 2007 pada BAB IV yaitu bagian Rencana Kerja Agenda Pemantapan Kemandirian Daerah.
MISSION STATEMENT : BANYUMAS SEBAGAI KAWASAN AGROPOLITAN
Salah satu masalah terbesar yang dihadapi Kabupaten Banyumas adalah tingginya angka kemiskinan yaitu mencapai 44,2 % (2006). Dengan kata lain hampir separuh masyarakat Banyumas termasuk orang miskin. Sebagian besar masyarakat miskin tersebut bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian sendiri menyumbang lebih dari 20 % pada PDRB Banyumas dan menyerap 32,33 % tenaga kerja di Banyumas.
Oleh karena itu, pengembangan kawasan Agropolitan dapat dijadikan program unggulan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan kawasan agropolitan dan agroindustri dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian sekaligus menjamin pemerataan kesejahteraan akibat terjalinnya mata rantai industri dari sektor hulu, hilir dan sektor penunjang agroindustri. Pengembangan kawasan agroindustri sendiri tercantum dalam Agenda Pemantapan Kemandirian Daerah pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) tahun 2007.
Konsep agropolitan merupakan konsep Development from below (pembangunan dari bawah). Konsep agropolitan bisa dikatakan lahir dari perlawanan terhadap strategi pembangunan yang terbukti gagal mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Strategi pembangunan yang dimaksud adalah strategi industrialisasi dengan menekankan pada kutub pertumbuhan (growth pole) sehingga muncul dikotomi wilayah core-perypheral (pusat dan pinggiran). Yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi pada kutub pertumbuhan akan menyebar ke wilayah pinggiran melalui efek tetesan kebawah (trickle down effect).
Kritik terhadap strategi ini muncul karena yang terjadi justru bukan efek tetesan kebawah melainkan efek penghisapan (Backwash effect) terhadap wilayah pinggiran. Hal ini ditandai dengan arus urbanisasi besar-besaran, arus balik yang selalu lebih besar dari arus mudik serta perputaran uang yang terkonsentrasi di kota-kota besar. Dengan kata lain, sumber daya dan faktor produksi di daerah tersedot ke kutub-kutub pertumbuhan yang merupakan pusat industri.
Agropolitan bertumpu pada kekuatan sektor pertanian dan penambahan nilai melalui agroindustri. Kawasan agropolitan merupakan kawasan dimana ciri utama pembangunan ekonominya adalah sektor agroindustri. Didalam kawasan agropolitan terdapat kesinambungan rantai hulu (contohnya pemasok pupuk) hingga hilir serta sektor penunjang (lembaga penyalur kredit, pergudangan) agroindustri.
Konsepsi Pengembangan Kawasan Agropolitan
Salah satu contoh yang berhasil adalah keberhasilan Fadel Muhammad ketika membangun Gorontalo dengan kekuatan utama komoditas jagung. Angka kemiskinan di Gorontalo menurun drastis melalui pembangunan mata rantai hulu hingga hilir industri jagung, secara detail dapat kita telaah melalui buku yang ditulis Fadel berjudul “Reinventing Local Government”.
Ada beberapa alasan mengapa kita perlu memberi perhatian lebih pada strategi membangun Banyumas sebagai kawasan agropolitan, Pertama kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan domestik bruto Banyumas terbesar dibanding sektor lainnya. Data tahun 2006 menunjukan kontribusi sektor pertanian sebesar 21,67 % terhadap PDRB total. Kedua, lahan pertanian di Banyumas memiliki luas sekitar 25% dari total wilayah dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Komoditas pertanian di Banyumas juga cukup variatif. Ketiga, Banyumas memiliki universitas negeri yang cukup ternama sebagai produsen SDM berkualitas untuk menggerakan agroindustri yang merupakan jantung agropolitan. Keempat, Pengembangan Banyumas sebagai kawasan agropolitan sebenarnya telah direncanakan, salah satunya disebutkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Banyumas tahun 2007.
Ada beberapa langkah utama yang perlu difokuskan untuk mewujudkan Banyumas sebagai kawasan agropolitan. Yang pertama adalah pemetaan menyeluruh meliputi pemetaan potensi (komoditas), persebaran bahan baku dan akses pasar serta kuantitas dan kualitas tenaga kerja (tercermin dalam tingkat pendidikan). Dari proses ini kemudian dipilih komoditas utama yang akan dijadikan ujung tombak. Pemetaan menyeluruh tersebut akan lebih optimal jika ditopang teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG).
Setelah pemilihan komoditas ungggulan, langkah berikutnya adalah pemilihan teknologi yang akan digunakan, perencanaan infrastruktur (jalan, listrik dll) yang diperlukan. Kemudian dilakukan juga perhitungan akan kebutuhan investasi untuk pembangunan kawasan.
Salah satu unsur penting dalam good governance adalah partisipasi. Oleh karena itu, dalam membangun kawasan agropolitan dibutuhkan partisipasi bersama dan kerjasama antara tiga institusi : Pemerintah, industri (swasta) dan universitas. Dalam hal ini swasta ditempatkan sebagai penyedia modal, universitas adalah produsen knowledge dan SDM (kebetulan Fakultas Pertanian UNSOED memiliki reputasi yang bagus), pemerintah menyusun kebijakan dan regulasi yang memastikan bahwa semua proses akan mengarah pada kemakmuran masyarakan Banyumas secara adil dan merata.
Sejatinya langkah-langkah diatas tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus terintegrasi dalam satu dokumen perencanaan (master plan) yang disusun dengan matang dan diimplementasikan dengan konsisten tentunya.
KEBUTUHAN AKAN MASTER PLAN
Jika mission statement telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menyusun master plan yang menjadi bagian dari dokumen perencanaan. Jika mission statement nya adalah menjadikan Banyumas sebagai kawasan agropolitan maka master plan tersebut setidaknya harus mencakup 5 hal utama yaitu :
1. Penetapan pusat agropolitan yang berfungsi sebagai :
a. Pusat perdagangan dan transportasi pertanian (agricultural trade/ transport center).
b. Penyedia jasa pendukung pertanian (agricultural support services).
c. Pasar konsumen produk non-pertanian (non agricultural consumers market).
d. Pusat industri pertanian (agro-based industry).
e. Penyedia pekerjaan non pertanian (non-agricultural employment).
f. Pusat agropolitan dan hinterlannya terkait dengan sistem permukiman nasional, propinsi, dan kabupaten (RTRW Propinsi/ Kabupaten).
2. Penetapan unit-unit kawasa pengembangan yang berfungsi sebagai (Douglas, 1986) :
a. Pusat produksi pertanian (agricultural production).
b. Intensifikasi pertanian (agricultural intensification).
c. Pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian (rural income and demand for non-agricultural goods and services).
d. Produksi tanaman siap jual dan diversifikasi pertanian (cash crop production and agricultural diversification).
3. Penetapan sektor unggulan:
a. Merupakan sektor unggulan yang sudah berkembang dan didukung oleh sektor hilirnya.
b. Kegiatan agribisnis yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat yang paling besar (sesuai dengan kearifan lokal).
c. Mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan orientasi ekspor.
4. Dukungan sistem infrastruktur
Dukungan infrastruktur yang membentuk struktur ruang yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan diantaranya : jaringan jalan, irigasi, sumber-sumber air, dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi).
5. Dukungan sistem kelembagaan.
a. Dukungan kelembagaan pengelola pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dengan fasilitasi Pemerintah Pusat.
b. Pengembangan sistem kelembagaan insentif dan disinsentif pengembangan kawasan agropolitan.
Melalui keterkaitan tersebut, pusat agropolitan dan kawasan produksi pertanian berinteraksi satu sama lain secara menguntungkan. Dengan adanya pola interaksi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah (value added) produksi kawasan agropolitan sehingga pembangunan perdesaan dapat dipacu dan migrasi desa-kota yang terjadi dapat dikendalikan. Selain meningkatkan kesejahteraan rakyat pedesaan, nilai strategis dari pengembangan kawasan agropolitan adalah mewujudkan ketahanan pangan Indonesia.
ALTERNATIF LAIN MISSION STATEMENT
Pengembangan Banyumas sebagai kawasan agropolitan bagaimanapun juga hanya satu alternatif diantara alternatif lainnya. Alternatif lain yang juga bisa dijadikan mission statement mengingat potensi yang juga besar adalah fokus pada pengembangan Banyumas sebagai daerah tujuan utama wisata alam dan budaya. Namun, apapun alternatif yang dipilh Banyumas membutuhkan adanya mission statement yang lugas.
by: Zulkaida Akbar
sumber: di sini
(Agropolitan sebagai salah satu alternatif)
Mohon maaf saya tidak tahu bagaimana menampilkan gambar dan tabel
PENDAHULUAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai bagian dari dokumen perencanaan berfungsi memberi arah pembangunan daerah/nasional dalam rentang waktu 5 tahun serta sebagai salah satu landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu RPJM harus mencakup sekaligus mission statement (pencapaian) yang sifatnya normatif namun cukup lugas untuk bisa diterjemahkan dalam program kerja pemerintah daerah secara fleksibel.
Era otonomi daerah merupakan kesempatan besar bagi daerah untuk berkembang pesat sesuai potensi dan keunggulan lokal. Untuk mengolah potensi (ekonomi) yang terkandung menjadi sarana kemakmuran rakyat dibutuhkan kapasitas pemerintah daerah yang inovatif, berani melakukan terobosan dan ber-mindset entrepreneurial government. Dan hal ini selayaknya difasilitasi oleh dokumen perencanaan yang akan memberi arah yang lugas, tegas dan tajam terkait bagaimana arah pembangunan daerah, termasuk didalamnya adalah arah pembangunan ekonomi.
KEBUTUHAN BANYUMAS AKAN “MISSION STATEMENT”
Fungsi sebuah pemerintahan secara umum ada dua yaitu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar (basic need) masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan pangan serta melakukan aktivitas ekonomi untuk kesejahteraan rakyat seperti menciptakan lapangan kerja.
Aktivitas ekonomi yang dijalankan pemerintah tak ubahnya seperti aktivitas bisnis sebuah perusahaan yang membutuhkan fokus dan strategi serta perencanaan yang matang. Fokus tersebut hendaknya tercantum dalam mission statement. Beberapa Negara dan daerah terbukti berhasil ketika menerapkan strategi fokus. Contohnya adalah Gorontalo yang dijadikan sebagai propinsi Jagung, Korea dengan Baja dan India dengan IT.
Membuat sebuah mission statement untuk kabupaten Banyumas membutuhkan kecermatan dalam memilih potensi lokal yang akan dikembangkan. Titik pijak yang bisa dijadikan awalan adalah memperhatikan struktur ekonomi Banyumas saat ini dan beberapa kondisi khusus Banyumas.
Fokus pembangunan ekonomi diimplementasikan dalam strategi khusus. Ada beberapa pendekatan dan strategi yang cukup popular digunakan dalam pembangunan ekonomi, diantaranya adalah :
1. Strategi pengembangan “leading/key industri”.
2. Strategi pusat pertumbuhan dengan pengembangan kawasan industri terpadu.
3. Strategi pengembangan “ancillary industry”
4. Strategi agropolitan dan pertanian terpadu.
STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN BANYUMAS
Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bagian wilayah provinsi Jawa Tengah . Luas wilayah Banyumas adalah 132.759 Ha. Dari luas wilayah tersebut 24,69 % nya merupakan areal persawahan. Secara administratif Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan yang terbagi atas 331 desa/kelurahan.
Banyumas memiliki posisi strategis dalam konstelasi pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah karena beberapa aspek yaitu :
1. Kabupaten Banyumas berada pada persimpangan perhubungan lintas daerah, yakni jalur Jawa Barat – Cilacap, Jawa Barat – DIY, Jawa Barat – pegunungan Dieng dan sekitarnya.
2. Kabupaten Banyumas berada dalam rangkaian situs pariwisata lintas provinsi yakni kawasan Pangandaran, Cilacap dan Banyumas.
3. Dalam struktur kewilayahannasional, Banyumas menjadi salah satu pusat pengembangan kawasan penting di wilayah tengah dan berada di jalur transportasi nasional lintas selatan.
4. Dalam struktur pengembangan regional Jawa Tengah, Banyumas diposisikan sebagai kawasan prioritas dengan arah pengembangan kawasan basis pertanian, kawasan perbatasan antar propinsi, kawasan konservasi ekologis dan perlindungan terhadap bencana alam.
5. Letak Banyumas berdekatan dengan Cilacap sebagai pusat industri di Jawa Tengah bagian selatan.
Struktur perekonomian Banyumas secara umum bisa dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, kontribusi tiap sektor terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan tingkat kesenjangan wilayah. Untuk tahun 2006 PDRB Banyumas atas dasar harga berlaku sekitar 6,4 trilyun rupiah. Nilai pertumbuhan ekonomi Banyumas relatif meningkat selama tiga tahun dari 2003-2006
Persentasi kontribusi tiap sektor dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar PDRB Banyumas berasal dari sektor pertanian kemudian diikuti sektor industri, sektor jasa dan kemudian sektor perdagangan. Namun kontribusi sektor pertanian cenderung menurun tiap tahunnya. Pada trahun 2006 pertumbuhan paling tinggi dimiliki sub sektor Perbankan yakni 12,39 %. Selama empat tahun terakhir, empat sektor yang pertumbuhanya paling tinggi adalah sektor keuangan, sektor listrik, sektor jasa dan sektor bangunan. Tingginya pertumbuhan sektor keuangan menunjukan bahwa perputaran uang di Kabupaten Banyumas meningkat cepat.
Data pendapatan per kapita dapat dilihat dari tabel di bawah ini
Pendapatan per kapita masyarakat Banyumas masih jauh lebih rendah dibanding rata-rata pendapatan per kapita provinsi Jawa Tengah. Rendahnya pendapatan per kapita ini menempatkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas sebesar 44,2 % pada tahun 2006. Sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian sendiri menyerap tenaga kerja sebesar 32,33 % dari totl penduduk Banyumas. Indeks gini Kabupaten Banyumas tahun 2005 adalah 0,43, hal ini mengisyaratkan tingkat kesenjangan di Banyumas relatif sedang.
Pertanian di kabupaten Banyumas terdiri dari sub sektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Nilai tambah masing-masing sub sektor ini pada tahun 2005 dan 2006 adalah
Pengembangan Banyumas sebagai kawasan Agropolitan salah satunya tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati Banyumas nomor 41 tahun 2006 tentang Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas tahun 2007 pada BAB IV yaitu bagian Rencana Kerja Agenda Pemantapan Kemandirian Daerah.
MISSION STATEMENT : BANYUMAS SEBAGAI KAWASAN AGROPOLITAN
Salah satu masalah terbesar yang dihadapi Kabupaten Banyumas adalah tingginya angka kemiskinan yaitu mencapai 44,2 % (2006). Dengan kata lain hampir separuh masyarakat Banyumas termasuk orang miskin. Sebagian besar masyarakat miskin tersebut bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian sendiri menyumbang lebih dari 20 % pada PDRB Banyumas dan menyerap 32,33 % tenaga kerja di Banyumas.
Oleh karena itu, pengembangan kawasan Agropolitan dapat dijadikan program unggulan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan kawasan agropolitan dan agroindustri dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian sekaligus menjamin pemerataan kesejahteraan akibat terjalinnya mata rantai industri dari sektor hulu, hilir dan sektor penunjang agroindustri. Pengembangan kawasan agroindustri sendiri tercantum dalam Agenda Pemantapan Kemandirian Daerah pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) tahun 2007.
Konsep agropolitan merupakan konsep Development from below (pembangunan dari bawah). Konsep agropolitan bisa dikatakan lahir dari perlawanan terhadap strategi pembangunan yang terbukti gagal mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Strategi pembangunan yang dimaksud adalah strategi industrialisasi dengan menekankan pada kutub pertumbuhan (growth pole) sehingga muncul dikotomi wilayah core-perypheral (pusat dan pinggiran). Yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi pada kutub pertumbuhan akan menyebar ke wilayah pinggiran melalui efek tetesan kebawah (trickle down effect).
Kritik terhadap strategi ini muncul karena yang terjadi justru bukan efek tetesan kebawah melainkan efek penghisapan (Backwash effect) terhadap wilayah pinggiran. Hal ini ditandai dengan arus urbanisasi besar-besaran, arus balik yang selalu lebih besar dari arus mudik serta perputaran uang yang terkonsentrasi di kota-kota besar. Dengan kata lain, sumber daya dan faktor produksi di daerah tersedot ke kutub-kutub pertumbuhan yang merupakan pusat industri.
Agropolitan bertumpu pada kekuatan sektor pertanian dan penambahan nilai melalui agroindustri. Kawasan agropolitan merupakan kawasan dimana ciri utama pembangunan ekonominya adalah sektor agroindustri. Didalam kawasan agropolitan terdapat kesinambungan rantai hulu (contohnya pemasok pupuk) hingga hilir serta sektor penunjang (lembaga penyalur kredit, pergudangan) agroindustri.
Konsepsi Pengembangan Kawasan Agropolitan
Salah satu contoh yang berhasil adalah keberhasilan Fadel Muhammad ketika membangun Gorontalo dengan kekuatan utama komoditas jagung. Angka kemiskinan di Gorontalo menurun drastis melalui pembangunan mata rantai hulu hingga hilir industri jagung, secara detail dapat kita telaah melalui buku yang ditulis Fadel berjudul “Reinventing Local Government”.
Ada beberapa alasan mengapa kita perlu memberi perhatian lebih pada strategi membangun Banyumas sebagai kawasan agropolitan, Pertama kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan domestik bruto Banyumas terbesar dibanding sektor lainnya. Data tahun 2006 menunjukan kontribusi sektor pertanian sebesar 21,67 % terhadap PDRB total. Kedua, lahan pertanian di Banyumas memiliki luas sekitar 25% dari total wilayah dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Komoditas pertanian di Banyumas juga cukup variatif. Ketiga, Banyumas memiliki universitas negeri yang cukup ternama sebagai produsen SDM berkualitas untuk menggerakan agroindustri yang merupakan jantung agropolitan. Keempat, Pengembangan Banyumas sebagai kawasan agropolitan sebenarnya telah direncanakan, salah satunya disebutkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Banyumas tahun 2007.
Ada beberapa langkah utama yang perlu difokuskan untuk mewujudkan Banyumas sebagai kawasan agropolitan. Yang pertama adalah pemetaan menyeluruh meliputi pemetaan potensi (komoditas), persebaran bahan baku dan akses pasar serta kuantitas dan kualitas tenaga kerja (tercermin dalam tingkat pendidikan). Dari proses ini kemudian dipilih komoditas utama yang akan dijadikan ujung tombak. Pemetaan menyeluruh tersebut akan lebih optimal jika ditopang teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG).
Setelah pemilihan komoditas ungggulan, langkah berikutnya adalah pemilihan teknologi yang akan digunakan, perencanaan infrastruktur (jalan, listrik dll) yang diperlukan. Kemudian dilakukan juga perhitungan akan kebutuhan investasi untuk pembangunan kawasan.
Salah satu unsur penting dalam good governance adalah partisipasi. Oleh karena itu, dalam membangun kawasan agropolitan dibutuhkan partisipasi bersama dan kerjasama antara tiga institusi : Pemerintah, industri (swasta) dan universitas. Dalam hal ini swasta ditempatkan sebagai penyedia modal, universitas adalah produsen knowledge dan SDM (kebetulan Fakultas Pertanian UNSOED memiliki reputasi yang bagus), pemerintah menyusun kebijakan dan regulasi yang memastikan bahwa semua proses akan mengarah pada kemakmuran masyarakan Banyumas secara adil dan merata.
Sejatinya langkah-langkah diatas tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus terintegrasi dalam satu dokumen perencanaan (master plan) yang disusun dengan matang dan diimplementasikan dengan konsisten tentunya.
KEBUTUHAN AKAN MASTER PLAN
Jika mission statement telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menyusun master plan yang menjadi bagian dari dokumen perencanaan. Jika mission statement nya adalah menjadikan Banyumas sebagai kawasan agropolitan maka master plan tersebut setidaknya harus mencakup 5 hal utama yaitu :
1. Penetapan pusat agropolitan yang berfungsi sebagai :
a. Pusat perdagangan dan transportasi pertanian (agricultural trade/ transport center).
b. Penyedia jasa pendukung pertanian (agricultural support services).
c. Pasar konsumen produk non-pertanian (non agricultural consumers market).
d. Pusat industri pertanian (agro-based industry).
e. Penyedia pekerjaan non pertanian (non-agricultural employment).
f. Pusat agropolitan dan hinterlannya terkait dengan sistem permukiman nasional, propinsi, dan kabupaten (RTRW Propinsi/ Kabupaten).
2. Penetapan unit-unit kawasa pengembangan yang berfungsi sebagai (Douglas, 1986) :
a. Pusat produksi pertanian (agricultural production).
b. Intensifikasi pertanian (agricultural intensification).
c. Pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian (rural income and demand for non-agricultural goods and services).
d. Produksi tanaman siap jual dan diversifikasi pertanian (cash crop production and agricultural diversification).
3. Penetapan sektor unggulan:
a. Merupakan sektor unggulan yang sudah berkembang dan didukung oleh sektor hilirnya.
b. Kegiatan agribisnis yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat yang paling besar (sesuai dengan kearifan lokal).
c. Mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan orientasi ekspor.
4. Dukungan sistem infrastruktur
Dukungan infrastruktur yang membentuk struktur ruang yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan diantaranya : jaringan jalan, irigasi, sumber-sumber air, dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi).
5. Dukungan sistem kelembagaan.
a. Dukungan kelembagaan pengelola pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dengan fasilitasi Pemerintah Pusat.
b. Pengembangan sistem kelembagaan insentif dan disinsentif pengembangan kawasan agropolitan.
Melalui keterkaitan tersebut, pusat agropolitan dan kawasan produksi pertanian berinteraksi satu sama lain secara menguntungkan. Dengan adanya pola interaksi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah (value added) produksi kawasan agropolitan sehingga pembangunan perdesaan dapat dipacu dan migrasi desa-kota yang terjadi dapat dikendalikan. Selain meningkatkan kesejahteraan rakyat pedesaan, nilai strategis dari pengembangan kawasan agropolitan adalah mewujudkan ketahanan pangan Indonesia.
ALTERNATIF LAIN MISSION STATEMENT
Pengembangan Banyumas sebagai kawasan agropolitan bagaimanapun juga hanya satu alternatif diantara alternatif lainnya. Alternatif lain yang juga bisa dijadikan mission statement mengingat potensi yang juga besar adalah fokus pada pengembangan Banyumas sebagai daerah tujuan utama wisata alam dan budaya. Namun, apapun alternatif yang dipilh Banyumas membutuhkan adanya mission statement yang lugas.
by: Zulkaida Akbar
sumber: di sini
0 komentar:
Posting Komentar